Birokrasi, Bisnis, Dan Politik

Organisasi Pertahanan oleh masyarakat sipil bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keamanan dan keteraturan dan harus membantu rakyat di pedesaan dalam kondisi darurat. Hansip berada di bawah pengawasan Bupati dan Gubernur pemerintah daerah. Perilaku dan ethical para pelaku bisnisnya juga sangat penting untuk diedukasi, mengingat selama ini yang terjadi mereka tidak bisa memisahkan antara bisnis dan berpolitik. “Para pelaku bisnis biasanya mencampuradukkan urusan bisnis dengan politik, meskipun mereka sebenarnya sudah mengerti harus memisahkan dua persoalan itu,” paparnya. Selian itu perusahaan milik Luhut tersebut juga memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU.

Politik Biisnis

Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian dan bisnis. Strategi menahan investasi besar ini, diantaranya, dilakukan oleh perusahaan elektronik asal Korea Selatan. Mereka menunggu hasil pemilu sebelum berinvestasi untuk proyek-proyek besar di Indonesia.

Pesta demokrasi lima tahunan ini juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batubara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah. Apalagi politisi dan sekaligus pebisnis batubara berada di kedua kubu kandidat capres pemilu 2019. Firdaus Ilyas dari Indonesia Corruption Watch menyatakan, “Buruknya pengawasan menjadikan pengelolaan SDA Indonesia khususnya batubara, rentan untuk dikorupsi. Lemahnya penegakan hukum membuat bisnis batubara menjadi “bancakan” oknum pengusaha dan penguasa”. “Dari sisi ekonomi penerimaan negara dari batubara tidaklah seberapa dibandingkan dampak lingkungan dan kepentingan generasi mendatang, oleh sebab itu sudah saatnya kita melepaskan diri dari ketergantungan pada batubara”.

Negara-negara berkembang dapat mengimpor barang modal dari Negara maju seperti peralatan pabrik dan kapal terbang. Kegiatan perdagangan dari Negara maju juga menu njukkan mereka banyak mengimpor barang yang mereka tidak hasilkan sendiri. “Kami purely memajukan teknologi ini, bagaimana caranya memberikan profit untuk pelanggan. Kami sangat membedakan bisnis dan politik. Itu standing point kami,” kata Rosidi. Manajemen bisnis dan memimpin kementerian berbeda dalam beberapa hal inti. Manajemen bisnis berpijak pada saham atau kewenangan yang diperoleh dari para pemegang saham, one share one vote.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu motif pebisnis adalah mengekspansi bisnis mereka. Kemudian ditemukan bahwa jabatan politik terbukti mampu memperbesar bisnis dengan memudahkan jalan dalam membangun industri dan perusahaan, penambahan Hak Guna Usaha , dan monopoli harga barang . Masyarakat Nagan Raya tidak mempersalahkan tentang pebisnis yang menggunakan jabatan politik untuk memperluas bisnis, selama mereka mampu membangun daerah. Namun kenyataannya, masyarakat melihat bahwa pebisnis yang memimpin Nagan Raya sekarang ini belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan roda pemerintahan disebabkan oleh Nagan Raya yang tidak mengalami perubahan dan masih jalan ditempat.